1. Masalah Besar yang Kita Hadapi

Setiap hari, Palembang membuang sekitar 1.200 ton sampah. Sampah ini ditumpuk begitu saja (open dumping) di TPA Sukawinatan dan Keramasan.

• Penyebab Polusi: Sampah organik (sisa makanan) yang menumpuk membusuk dan melepaskan gas metana. Gas ini adalah polusi udara yang 25 kali lebih jahat daripada CO2 dan memperburuk pemanasan global.
• Potensi Kerugian: Jika ini dibiarkan, kerugian lingkungannya dinilai setara 65.888ton CO2 e , atau setara potensi pendapatan Rp 1,97  Triliun yang terbuang.

2. Solusi Murah, Manfaat Langsung ke Dapur Warga

HaKI menemukan bahwa kita tidak perlu membangun pabrik sampah mahal ber-triliun-triliun rupiah untuk mengatasi masalah ini⁸. Solusinya justru ada di tingkat Rukun Warga (RW) dan Kelurahan, dengan teknologi yang murah dan sederhana:

3. Strategi Kunci: Kelompok Energi Mandiri Sampah (KEMS)

Agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan, HaKI merekomendasikan pembentukan Kelompok Energi Mandiri Sampah (KEMS) di setiap RW/Kelurahan.

• KEMS ini akan menjadi semacam “BUMDes Energi” lokal
• Tugasnya: Mengelola Biodigester, menjual pupuk cair (sisa olahan Biodigester), dan mendistribusikan gas/token energi ke warga.
• Intinya: Sampah berubah dari masalah sanitasi menjadi aset ekonomi yang menciptakan lapangan kerja lokal.

4. HaKI Mendorong Pemerintah Ambil Langkah Cepat

HaKI meminta Pemerintah Kota Palembang untuk segera:

1. Stop Beli Alat Mahal: Lebih baik dana diarahkan untuk pengadaan Biodigester komunal dan mesin RDF sederhana.
2. Permudah Aturan Gas Rakyat: Buat peraturan yang memudahkan komunitas mengalirkan gas hasil sampah (bio-methane) ke rumah-rumah tetangga tanpa birokrasi yang rumit.
3. Jamin Pembeli: Fasilitasi kontrak agar briket sampah (RDF) yang diproduksi komunitas pasti dibeli oleh industri seperti PT Semen Baturaja.

Dengan langkah ini, biaya operasional sampah kota akan turun, TPA menjadi lebih awet , dan Palembang bisa cepat mencapai target kota rendah karbon.

The post Kabar Baik untuk Warga Palembang! Sampah Kita Ternyata Emas! appeared first on HaKI.

Beda halnya dengan Hutan Adat, yang seakan berjalan di tempat yakni dua unit izin dengan luasan 379,70 Ha. Padahal merujuk pada data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Sumsel memiliki potensi hutan adat mencapai 146.000 Ha. Dalam Rapat Kerja Pokja PPS Sumsel, pada Desember 2024 menunjukkan potensi PS berdasarkan PIAPS Revisi IX atau untuk dapat diusulkan PS seluas 99.465 Ha sepanjang. Untuk memaksimalkan ruang tersisa bagi perhutanan sosial, Hutan Kita Institute menilai, dua hal yang perlu segera dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan penerapan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan hutan yang lebih efisien. (*)

The post Infografis: Capaian Perhutanan Sosial Sumsel 2024 appeared first on HaKI.

Karhutla yang berulang patut menimbulkan tanda tanya besar; terkait perencanaan dan penanggulangan, dan penegakan aturan. Alokasi anggaran yang besar untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran, namun dengan hasil yang tidak signifikan juga patut untuk menjadi perhatian penegak hukum seperti kepolisian dan KPK. Berdasarkan pantauan Koalisi Anti Asap Sumatera Selatan, Karhutla di Sumatera Selatan tahun 2023 menghanguskan 332.283 Hektar. Parahnya 175.063 Ha atau 53 % nya berada di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG). (lihat grafik 1)

Karhutla yang terjadi di KHG tahun 2023 ini, sebagian besar dilokasi yang sama dengan Karhutla pada 2015 lalu. Seluas 157.567 Ha atau 90% Karhutla di KHG tahun 2023  terjadi pada lokasi yang sama saat Karhutla tahun 2015 lalu. (lihat grafik 2)

Secara keseluruhan, indikasi Karhutla 2023 berulang pada lokasi yang sama dengan Karhutla 2015 Ha seluas 157.567 Ha atau 73% nya. 

Kegagalan pemegang izin kehutanan dan perkebunan dalam mencegah kebakaran, menyebabkan lebih dari 116.000 hektar terjadi di dalam wilayah mereka. Yakni 40.446 Ha terjadi di Kawasan konsesi kehutanan, dan 76.160 Ha di konsesi perkebunan.

Karhutla yang terjadi dalam konsesi perkebunan dan kehutanan itu separuhnya atau 50% terjadi di KHG yang sebagian juga terjadi di lokasi yang sama saat Karhutla tahun 2015.

Karhutla yang terjadi di konsesi kehutanan ini terindikasi  72 % nya terjadi di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) Sinar Mas Group, atau seluas 29 ribu hektar dari total 40 ribu hektar.

Bahkan perusahaan HTI dimana Karhutla terjadi merupakan perusahaan yang mendapat penghargaan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL). Apresiasi dari Dirjen PHL atas rekomendasi Balai PPI Sumsel ini merupakan penghargaan dengan penilaian terkait kontribusi aktif dan aksi responsif dalam rangka pengendalian Karhutla. Termasuk juga dalam kriteria penilaian yaitu kegiatan pengendalian Karhutla seperti perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran Karhutla di Sumsel tahun 2023 membakar 332.283 Hektar, paling parah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 212.695 Ha atau 64%. Selanjutnya Kabupaten Ogan Ilir (OI) seluas 38.009 Ha atau 11,4%, dan Banyuasin seluas 36.828 Ha atau 11,1%.

Sebaran Hotspot dan Firespot

Hutan Kita Institute (HaKI) melakukan pemantauan Hotspot dan Firespot periode 1 Januari – 30 November 2023 di Sumatera Selatan, temuan HaKI adalah sebagai berikut ;

• Selama periode 1 Januari –  30 November 2023, Hotspot dan firespot di Sumsel mencapai 6.231 titik. Sebanyak 3.554 titik berada di lahan gambut.
• Secara Nasional, Sumatera Selatan menempati posisi ke-3 setelah Kalimantan Tengah dengan 7.376 titik, terparah ke-2 adalah Kalimantan Barat sebanyak 7.314 titik.
• Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terparah di Sumsel dengan 3.969 titik hotspot dan firespot atau 63,7% dari total di Sumatera Selatan. Terparah ke-2 adalah Kabupaten Musi Banyuasin dengan 595 titik atau 9,5%, ke-3 adalah Kabupaten Banyuasin dengan 349 titik atau 5,5% dan terparah ke-4 Kabupaten Ogan Ilir dengan 286 titik atau 4,6%.

Konsesi Perkebunan dan Kehutanan di OKI terdeteksi ada 70,3% titik Hotspot dan Firespot di Sumsel atau 2.086 titik dari total titik hotspot di konsesi 2.967 titik. Dimana Konsesi perkebunan sebanyak 1.697 titik dan Konsesi Kehutanan 1.270 titik.

Kerugian akibat Karhutla jelaslah sangat besar, dari sisi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat -utamanya anak dan lansia-, bahkan kerugian terbesar tentunya berdampak jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Karhutla yang berulang-ulang ini tidak bisa dibiarkan. Terlebih terbukti berulang terjadi pada lokasi yang sama. (*)

The post <strong>Karhutla Berulang-Ulang Tidak Bisa Dibiarkan </strong> appeared first on HaKI.

Pengembangan usaha Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam PermenLHK No.9 Tahun 2021 meliputi penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan, dan kerja sama pengembangan usaha. Sedangkan kegiatan penguatan Kelembagaan KPS sendiri meliputi pembentukan KUPS, klasifikasi KUPS, peningkatan kelas KUPS dan penguatan kapasitas kelembagaan KUPS.

Pada penghujung tahun 2021, di Sumatera Selatan terdapat 161 KPS dan sudah terbentuk 91 KUPS dengan klasifikasi biru 11 KUPS dan silver 11 KUPS. Adapun komoditas dominan adalah komoditas getah karet dan kopi, sedangkan produk yang paling banyak adalah kopi, madu,dan getah karet.

Peningkatan kelas KUPS dan pengautan kapasitas dengan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan kerjasama usaha tentu menjadi salah satu pekerjaan rumah Perhutanan Sosial di Sumsel.

The post Pengembangan Usaha KPS Sumsel appeared first on HaKI.

Pemerintah sejak tahun 2015 telah berkomitmen dan telah mencadangkan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Sedangkan untuk di Sumatera Selatan, indikatif Hutan Sosial yang dituangkan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas ± 247.185,56 Hektar, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 16.645,59 Ha, Hutan Produksi seluas 171.385,66 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 15.737,61 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas seluas 43.416,70 Ha. (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif Perhutanan Sosial – Revisi VI)

Hingga November 2021, pencapaian program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan seluas 121,7 ribu Hektar yang terdiri dari 24 unit Hutan Desa, 77 Hutan Kemasyarakatan, 68 Unit Hutan Tanaman Rakyat, 2 unit Hutan Adat, dan 10 unit Kemitraan.

Perhutanan Sosial merupakan bentuk pengelolaan hutan lestari dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan menjaga kelestarian hutan. Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan telah memberikan akses kelola kepada masyarakat sekitar 29.801 KK.

Dengan adanya program ini, diharapkan pengelolaan kawasan hutan dapat memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat dengan hak pengusahaan yang diserahkan ke masyarakat.

The post Potensi & Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan per November 2021 appeared first on HaKI.

Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah.

Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19.

Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu:

• Bekerja dari rumah (work from home)
• Belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa
• Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukannya secara online lewat konferensi video atau teleconference
• Tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call

The post Pentingnya Social Distancing di masa Pandemi Covid 19 appeared first on HaKI.

The post Titik Panas Sepanjang 16-22 Agustus 2019 appeared first on HaKI.

The post Titik Panas Di Provinsi Sumsel Sepanjang 2-8 Agustus 2019 appeared first on HaKI.

The post Cara Pengajuan Kemitraan Kehutanan appeared first on HaKI.