Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Sehingga Perhutanan Sosial tidak sekedar memberi kepastian hak kelola lahan, melainkan juga terkait dengan kesempatan usaha, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pencapaiaan tujuan Perhutanan Sosial tersebut memerlukan peran dari berbagai pihak terkait.

Penggalian potensi indikasi Perhutanan Sosial tetap harus dilanjutkan, karena pencapaian target 12,7 juta hektar belum tercapai. Penguatan kelembagaan bagi yang telah menerima izin juga tidak dapat ditinggalkan, karena pemberian izin tentu bersamamaan dengan tanggung jawab yang diemban.

Demikian halnya dengan penguatan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi, ekologi, dan sosial menjadi pembelajaran yang tidak pernah habisnya dilakukan. Sehingga tidak putuslah rangkaian ikhtiar pencapaian tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraannya, dinamika sosial budaya, dan keseimbangan lingkungan.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Hutan Kemasyarakatan.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton bagian 1 “Saling Jagal”
Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel
Intro : https://youtu.be/zdEWoskORaA
Bagian 1 “Saling Jagal” : https://youtu.be/_fuBeaBoZ70
Bagian 2 “Diundang Jokowi: : https://youtu.be/GzJjH3xDWIY
Bagian 3 “dampingan” : https://youtu.be/i1IbrjU5XF8

The post Film Kibuk “Wisata Kudai” | HKM – Perhutanan Sosial | HaKI appeared first on HaKI.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton bagian 3 “Dampingan”

Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel

Intro : https://youtu.be/zdEWoskORaA
Bagian 1 “Saling Jagal” : https://youtu.be/_fuBeaBoZ70
Bagian 2 “Diundang Jokowi: : https://youtu.be/GzJjH3xDWIY
Bagian 3 “dampingan” : https://youtu.be/i1IbrjU5XF8

The post Film Kibuk “Dampingan” | HKM – Perhutanan Sosial | HaKI appeared first on HaKI.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Perhutanan Sosial- Hutan Kemasyarakatan.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton Film Perhutanan Sosial bagian 2 – Kibuk “Diundang Jokowi”

Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel

film #perhutanansosial #hkm #kibuk #pagaralam #sumateraselatan #jokowi

The post Film Kibuk “Diundang Jokowi” | HKM – Perhutanan Sosial |HaKI appeared first on HaKI.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Hutan Kemasyarakatan.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton.

The post Film Kibuk “Saling Jagal” | Bagian 1 | Perhutanan Sosial appeared first on HaKI.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton.

Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel

The post Film Kibuk | Intro | Perhutanan Sosial appeared first on HaKI.

Dusun Agung Pauh, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam, Sumatera Selatan, geger saat api menghanguskan puluhan hektare lahan hutan lindung di kawasan lereng Gunung Dempo pada tahun 1996.

Keringat dingin puluhan kepala keluarga menetes, saat diminta pertanggungjawaban karena mereka ‘merambah’ kawasan yang terbakar tersebut untuk ditanami sayur-mayur dua tahun sebelumnya.

Ketua Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk, Boedi (49), masih berusia 23 tahun saat berbagai unsur pemerintah dan masyarakat berkumpul membahas penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di lereng Gunung Dempo. Meski berada di ketinggian 1.600 mdpl dan memiliki suhu di kisaran 16-23 derajat celcius, kemarau panjang pada periode tahun itu menyebabkan puluhan hektare lahan terbakar.

Boedi saat itu masih merantau di Bandung, Jawa Barat. Dirinya mengetahui kawasan sekitar kampung halamannya dilanda karhutla dari berita di televisi. Dirinya mendapat kabar bahwa masyarakat Dusun Agung Pauh ketiban pulung: mereka diminta bertanggung jawab atas karhutla tersebut. Namun konsekuensinya lahan yang terbakar menjadi hak mereka untuk dikelola.

Lahan Kibuk telah dikelola oleh masyarakat Dusun Agung Pauh sejak tahun 1983 dengan menanam sayuran. Tidak ada legalitas dalam mengelola lahan, masyarakat saat itu dianggap sebagai perambah hutan lindung.

Pada 1994, PT Perkebunan Nusantara VII mengembangkan penanaman kopi arabika seluas delapan hektare. Masyarakat ikut membuka lahan di sekitar Area 94 dengan menanam sayuran dan kopi robusta.

Sejak saat itu, sering terjadi kejar-kejaran dan kriminalisasi terhadap masyarakat dari pihak PTPN VII dan aparat akibat membuka lahan tersebut. Tidak sedikit petani yang ditangkap, namun diselesaikan ‘di bawah tangan’ agar tidak mendekam di penjara.

“Kalau ketahuan, dangau (pondok) dibakar, batang kopinya ditebas semua. Sisa kayunya tidak boleh diambil untuk kayu bakar. Tapi tidak bisa berhenti, masyarakat tetap bertani di situ. Mau bagaimana lagi, itu periuk nasinya orang mau diusir,” ujar Boedi beberapa waktu lalu.

Boedi yang kembali ke kampung halaman sejak 1999, mulai bertani dan memikirkan nasib warga Agung Pauh agar aktivitas berkebun mereka bisa tenang dan tidak lagi dikejar-kejar aparat. Penantian dan usaha belasan tahun terjawab.

Pada 2013, masyarakat mengajukan penetapan perhutanan sosial dan baru sah pada 2017 saat Presiden RI Joko Widodo menyerahkan langsung SK-nya di Taman Kota Punti Kayu Palembang.

Pengembangan Wanatani di Lereng Gunung Dempo

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk mendapatkan SK 440 hektare dengan 200 hektare di antaranya sudah dikelola oleh 132 anggota. Lebih dari 20 hektare sudah ditanami pohon kopi arabika.

Konsep wanatani (agroforestry) diterapkan di seluruh lahan yang digarap ditanami hortikultura dan hali hutan bukan kayu (HHBK). Tanaman hortikultura seperti sawi, kubis, labu, wortel, cabai, bawang-bawangan, kentang, tomat dan stroberi.

Selain kopi dan alpukat, HHBK yang juga diupayakan budidaya adalah jeruk, rotan jernang, pala, dan durian. Meskipun pala dan durian yang sudah ditanam dinilai tidak tumbuh dengan baik karena iklim yang kurang sesuai.

“Kita dorong penanaman HHBK, swasembada kopi dan alpukat, tapi nyayur tetap. Dari satu hektar lahan boleh disediakan seperempatnya atau seperlimanya untuk sayur,” kata Sekretaris HKm Kibuk Rusi Siruadi.

Merawat Hutan Konservasi Sekaligus Memanfaatkan Jasa Lingkungan

Lembaga Pengelola HKm Kibuk menetapkan lahan seluas 200 hektare sebagai kawasan konservasi. Selain menjaga hutan yang saat ini belum rusak, masyarakat HKm pun melakukan upaya konservasi di lahan hutan dengan kerapatan pohon rendah, kawasan semak belukar, dan hutan bekas terbakar. Tanaman kayu sabun dan kayu ara akan ditanam sebanyak 10 ribu batang per seratus hektare.

Masyarakat HKm Kibuk mendapatkan SK Perhutanan Sosial ini untuk 35 tahun sejak 2018 yang akan dievaluasi per lima tahun sekali. Dalam lima tahun pertama, masyarakat menanam masing-masing tiga ribu batang kayu ara dan sabun per 30 hektare di zona konservasi. Untuk tahun kelima hingga 10, penanaman kayu sabun dan ara sebanyak dua ribu batang per 20 hektare.

“Selain tanaman unggulan itu, masyarakat juga akan memprioritaskan tanaman khas kayu kehutanan seperti ceri dan mahoni untuk zona konservasi sebagai vegetasi tanaman di lahan seluas 100 hektare. Itu akan mengembalikan fungsi hutan yang rusak,” ujar Rusi.

Karena lahan konservasi tersebut tidak boleh dijadikan ladang berkebun, HKm Kibuk membuat rencana pemanfaatan jasa lingkungan dengan konsep penyerapan karbon dan ekowisata agar dapat menambah nilai ekonomi hutan bagi masyarakat. Wilayah serapan karbon akan ditetapkan seluas 14 hektare di zona konservasi, sementara wilayah ekowisata akan diterapkan di kawasan seluas 25 hektare.

Zona ekowisata akan menawarkan obyek wisata panorama, camping ground, hiking, dan agrowisata jeruk yang ditanam oleh para petani. Sementara wilayah serapan karbon dikembangkan untuk memperkenalkan Hutan Lindung Bukit Dingin, Pagaralam. Zona ekowisata pun dikembangkan untuk mencegah adanya aktivitas perusakan seperti penebangan liar, karhutla, dan konversi lahan.

Perkumpulan Hutan Kita Institute (HaKI) sebagai pendamping HKm Kibuk akan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi wanatani yang sudah berjalan dan ekowisata yang masih rencana tersebut.

Direktur Program HaKI Deddy Permana mengatakan, pihaknya fokus melakukan pendampingan di HKm Kibuk untuk pengembangan produk jasa lingkungan ekowisata yang didalamnya ada tanaman unggulan seperti kopi arabika, alpukat, dan jenis tanaman lain yang berpotensi.

“Di proses itu kita akan membangun gerai alam, potensi camping ground dan wilayah jelajah untuk offroad. Proses yang dilakukan ini bersama masyarakat, infrastruktur akan dibangun didampingi oleh HAKI. Kemudian melakukan kegiatan secara bertahap,” kata Deddy.

Selain produk fisik seperti pengembangan kopi yang telah dilakukan HaKI di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, jasa lingkungan ekowisata akan menjadi salah satu produk unggulan di Pagaralam. Produk kopi yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pun akan dikembangkan oleh Koperasi Pesona Hutan Kita dibawah naungan HaKI.

“Produk KUPS ini akan dikembangkan ke pasar yang lebih luas, salah satunya ke marketplace. Ini menjadi bagian penting pengembangan untuk mendukung produk perhutanan sosial ke depannya. Selain juga dilakukan penguatan manajemen pengelolaan oleh KUPS dan branding produk,” pungkasnya.(*)

(*) https://m.merdeka.com/peristiwa/permak-belukar-gunung-dempo-pagaralam-jadi-obyek-eko-agrowisata.html

The post Permak Belukar Gunung Dempo Pagaralam Jadi Obyek Eko-Agrowisata appeared first on HaKI.

Petani dari Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kibuk di Pagaralam tak sekadar menanam sayur dan Kopi, sekaligus menjaga agar hutan Gunung Dempo itu tetap rindang dan jadi penyerap karbon.

Gemertak kayu bakar yang dilahap api membangunkan Hendrik (36) yang tidur berlapis dua selimut, kaus kaki, dan sarung tangan wol. Bangkit dari pondoknya, Hendri kembali menata kayu bakar agar tetap menyala, melawan suhu 16 derajat celcius di lereng Gunung Dempo.

Saat itu pukul 07.00, dirinya bersiap untuk membantu Widi (28), sesama petani yang kebunnya berdekatan, memanen sawi dan kubis untuk langsung dijual ke Palembang, Sumatera Selatan.

Hendri dan Widi merupakan dua dari 132 petani yang masuk ke dalam kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan.

Lahan seluas 440 hektare diajukan masyarakat sejak 2013 masuk ke dalam Hutan Lindung Bukit Dingin. Hingga akhirnya HKm Kibuk menjadi salah satu perhutanan sosial pertama di Sumsel yang mendapatkan SK langsung dari Presiden RI Joko Widodo di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang, pada 2018 lalu.

Istilah Kibuk

Istilah kibuk berasal dari bahasa Besemah (Pasemah) yang secara harfiah berarti tersisa atau terjepit. Karena secara geografis, HKm Kibuk diapit belantara lereng Gunung Dempo yang berstatus kawasan hutan lindung di bagian utara dengan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) di bagian selatan.

Arti lain yang juga berkembang di masyarakat lokal, kibuk bisa berarti tanah yang berkabut. Ketinggian dataran yang berkisar antara 1.700-1.900 di atas permukaan laut membuat udara di kawasan tersebut sejuk dan sering kali berkabut.

Saat ini HKm Kibuk merupakan lahan perkebunan tertinggi yang digarap oleh masyarakat di kawasan Gunung Dempo, menjadikan 132 anggotanya sebagai penjaga hutan agar tidak ada lagi yang merambah lebih jauh.

Cerita Suram Tempo Dulu

Para petani yang menggarap lahan di lereng Gunung Dempo sering kali kejar-kejaran dengan aparat, baik TNI maupun polisi hutan, karena dianggap merambah di kawasan hutan tersebut pada medio 1970-1990-an. Tidak sedikit petani yang ditangkap, namun diselesaikan ‘di bawah tangan’ agar tidak mendekam di penjara.

“Kalau ketahuan, dangau (pondok) dibakar, batang kopinya ditebas semua. Sisa kayunya tidak boleh diambil untuk kayu bakar. Ditangkap, selesai di bawah tangan, terus dibilangin ‘Yang penting kamu jangan berkebun di situ’. Tapi tidak bisa, masyarakat tetap bertani di situ. Mau bagaimana lagi, itu periuk nasinya orang mau diusir,” ujar Rusi Siruadi (48), Sekretaris HKM Kibuk.

Selain dengan aparat, masyarakat pun sering kali bersinggungan dengan PTPN VII sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan teh yang diklaim mencapai 1.478 hektare.

PTPN VII sering kali menyatakan bahwa lahan yang digarap masyarakat tersebut dulunya merupakan perkebunan teh Kongsi Dagang Hindia Belanda (VOC) yang kemudian asetnya dinasionalisasikan negara dan diserahkan kepada PTPN VII sebagai pengelolanya.

Selain dugaan kriminalisasi, petani pun sering kali menghadapi tindakan pungli dari para oknum untuk agar tidak diseret ke ranah hukum. Setiap petani harus setor hasil panen satu karung berisi 100 kilogram kopi agar kehidupan mereka tentram tanpa ancaman bui.

Setelah puluhan tahun dianggap seperti penjahat, akhirnya SK Perhutanan Sosial HKm yang diterima masyarakat menjadi oase di tengah gurun pasir bagi para petani Kelurahan Agung Lawangan, khususnya Dusun Gunung Agung Pauh.

Saat ini, tak ada lagi kriminalisasi dan pungli terhadap petani. Rencana Kerja Umum (RKU) HKm Kibuk yang sudah disusun, petani bisa menggarap lahan dengan catatan; tetap merawat hutan Gunung Dempo.

“Sekarang keberadaan masyarakat sudah diakui oleh negara, tinggal bagaimana bentuk hutannya bisa lestari, masyarakat pun bisa sejahtera, kepada Tuhan dan alam pun kita tidak malu karena tidak mengeksploitasi berlebihan,” ungkap Rusi.

Mengenakan kaos lengan panjang, topi rimba, dan sepatu boots, Hendrik segera menunggangi sepeda motor modifikasinya yang sudah dipanaskan sejak 15 menit lalu.

Warga Dusun Gunung Agung Pauh tersebut menuruni bukit, di antara kebun sawi, kubis, daun bawang, cabai, kopi, dan alpukat.

Sekitar 500 meter dari pondoknya, dirinya tiba di kebun garapan Widi. Di sana setidaknya ada 10 orang petani lain yang hendak membantu Widi dan ibunya, Soes (56), memanen kubis dan sawi hari itu.

“Panen harus dari pagi, karena tengah hari sayuran ini sudah harus diangkut dan langsung dibawa ke Pasar Induk Jakabaring di Palembang. Kalau telat, sampai di Palembang nanti sayurannya keburu rusak,” kata Hendrik.

Setiap petani berbekal celurit, memangkas kubis dan sawi dari akarnya dan dikumpulkan dalam karung berjaring warna jingga. Tangan bekerja, mulut mengoceh tanpa henti.

Para petani bekerja dengan riang, tak peduli matahari menyengat tepat di depan wajah mereka. Meskipun terik, udara sejuk khas pegunungan membasuh peluh yang terus mengucur saat mereka mulai menaikkan karungan sawi dan kubis ke atas sepeda motor.

Setiap motor mengangkut tiga karung, masing-masing berisi 20-30 kilogram. Total hari itu, Hendrik dan kawan-kawan berhasil memanen 500 karung sawi putih plus sebagian kecil kubis. Hari itu, harga sawi putih Rp3.300 per kilogram. Wajah Widi dan Soes cerah, hasil panen hari itu memuaskan.

Soes mengatakan, lahan satu hektar yang digarap anaknya tersebut ditanam cabai hijau dan daun bawang yang ditumpangsarikan dengan sawi dan kol.

Cabai hijau di lahan anaknya tersebut baru berusia dua bulan, masih harus dirawat selama tiga bulan ke depan untuk memasuki masa panen. Sedangkan sawi hanya membutuhkan waktu sedikitnya 40 hari atau enam pekan hingga bisa dipanen, tak berbeda jauh dengan kubis.

“Di atas di tanam kopi dan alpukat, itu yang masuk program di HKm, harus tanam hasil hutan bukan kayu (HHBK). Tidak boleh semuanya sayur,” ujar Soes.

Sementara lahan yang digarap Hendrik, hampir seluruhnya ditanam kopi arabika. Sudah 1,5 tahun sejak dirinya menebar benih kopi arabika asal Gayo Aceh Tengah.

Berjarak lima meter dari tumbuhan kopi, ditanam alpukat sebagai HHBK-nya sekaligus sebagai tanaman payung bagi kopi arabika agar hasil panennya nanti lebih bagus.

“Selagi menunggu kopinya panen, sekitar dua tahun lagi, saya juga menanam sayur. Kubis dan sawi juga supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nanti setelah kopi benar-benar panen baru tidak lagi nyayur, karena kalau kopi sudah besar, sayur sudah tidak bisa lagi ditumpangsarikan,” ujar Hendrik.

Kopi Arabika dari Kibuk

Petani lain, Hermanto (45), juga mengikuti jejak Hendrik. Saat ini, tumbuhan kopinya sedang belajar berbuah. Butiran buah kopi berwarna hijau mulai muncul di sela-sela dahan tumbuhan kopi setinggi satu meter. Petani HKm Kibuk memilih menanam kopi arabika karena ketinggian dataran yang ideal, serta nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi jenis robusta.

Dengan perawatan yang baik serta pemasaran yang tepat, kopi arabika yang ditanam di ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut tersebut sangat dinantikan hasilnya oleh para pengusaha kopi di Sumsel.
“Kalau saya cerita kepada teman-teman di kota lain, ketika mereka tahu kami tanam arabika, mereka antusias ingin segera mencicipi hasilnya.

Tumbuhan payungnya pun alpukat, yang juga hasilnya bisa kita panen, jadi petani bisa mendapatkan hasil lebih,” ujar Rusi.

Saat ini, dari 440 hektare lahan HKm Kibuk, lebih dari 200 hektare sudah digarap oleh 132 orang anggotanya. Konsep wanatani (agroforestry) diterapkan di seluruh lahan yang digarap ditanami hortikultura dan HHBK.
Tanaman hortikultura itu seperti sawi, kubis, labu, wortel, cabai, bawang-bawangan, kentang, tomat dan stroberi.

Selain kopi dan alpukat, HHBK yang juga diupayakan budidaya adalah jeruk, rotan jernang, pala dan durian. Meskipun pala dan durian yang sudah ditanam dinilai tidak tumbuh dengan baik karena iklim yang kurang sesuai.

“Kami dorong penanaman HHBK, swasembada kopi dan alpukat, tapi nyayur tetap. Dari satu hektar lahan boleh disediakan seperempatnya atau seperlimanya untuk sayur,” katanya. “Tidak mungkin juga kan kita menjadi petani kopi tapi makan sayurnya dari Jawa, atau malah sawi dan kubis impor dari Thailand, bawang putih dari Vietnam.”

dimuat di CNN Indonesia “Petani Lereng Gunung Dempo: Memanen Sayur, Menanam Kopi di Tanah Kibuk”

The post HKM Kibuk : Bertani Sambil Menjaga Hutan Gunung Dempo appeared first on HaKI.

Konon, jalan itu sebenarnya jalan terusan kebun teh yang dibuat sebelum Indonesia merdeka. Bahkan jalan panjang dari kaki Gunung Dempo menuju ke arah puncak gunung.

“Jalan itu kami telusuri hampir mendekat puncak,” kata Rosi yang merupakan sekretaris HKM Kibuk. Jalan itu selama ini memang belum diketahui masyarakat Dusun Gunung Agung Pauh yang banyak berkebun disitu. Secara kajian literatur juga susah menemukan apa maksud tujuan jalan sampai ke atap Dempo itu.

“Tapi dari temuan kami, banyak batang teh yang besarnya mirip kayu hutan lainnya, artinya jalan ini dulu untuk mempermudah penanaman batang teh sampai ke puncak,” lanjut alumni Universitas Gajah Mada itu.

Atas temuan itu, HKM Kibuk berjanji tidak akan merusak hutan yang sudah dikeluarkan hak kelola hutan sosial itu. “Biarlah tetap menjadi hutan seperti ini, kami akan berkebun di bagian semak belukar saja bukan di hutan belukar,” kata dia.

Namun ihwal jalan, dia akan mengajak kelompoknya membersihkan dan menggunakan jalan itu sebagaimana mestinya. “Bisa menjadi jalan penunjang bagi wisatawan Dempo,” lanjutnya

Selain rencana tanaman unggulan yang ada di daerah, juga akan diprioritaskan tanaman kehutanan seperti ceri dan mahoni untuk areal zona konservasi sebagai vegetasi tanaman.

Lokasi lahan tersebut akan kembali fungsi hutan dan menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat pengelola hutan untuk ± 100 hektar dengan penanaman 1-10 tahun ke depan sebanyak 10.000 batang.

Rencana pemanenan hasil hutan kayu pada tanaman pokok untuk pemanfaatan tanaman khas hutan kayu sabun, kayu ara, ceri dan mahoni diperkirakan menghasilkan pada umur 5-6 (lima sampai enam) tahun.

“Jalan ini menunjang sekali untuk program ekowisata kami, di atas juga ada Curup Pandan dan masih banyak anggrek hutan,” katanya.

Luas hak kelola hutan sosial yang diizinkan untuk HKM kibuk yakni 450 hektar, dengan kondisi penutupan vegetasinya berupa hutan sekunder: tutupan hutan kerapatan rendah, belukar, hutan bekas terbakar, dan semak. Namun di bagian badan Dempo ke puncak, masih berupa hutan semak

Rosi juga memimpikan luasan lahan yang diberi izin untuk mereka kelola ini akan dibuat tempat wisata dengan konsep ramah lingkungan. “Jalan ini menunjang sekali untuk program ekowisata kami, di atas juga ada Curup Pandan dan masih banyak anggrek hutan,” katanya.

Rosi juga menjelaskan rencana tanaman yang akan dikembangkan di areal konservasi di areal hutan ke masyarakatan dengan jenis tanaman unggulan adalah tanaman kayu sabun dan kayu ara seluas ± 100 hektar per 10.000 batang.

Tanaman pokok ini di tanam pada zona konservasi, tahap awal 5 (lima) tahun pertama direncanakan untuk penanaman kayu sabun 3.000 batang per 30 hektar, kayu ara 3.000 batang per 30 hektar. Selanjutnya pada tahap kedua tahun ke 5-10 penanaman kayu sabun 20 hektar dan kayu ara 20 hektar per 2.000 batang.

*Buku ‘Cerita Dari Hutan Kita” (HaKI-2020)

The post Jalan Panjang ‘Belanda’ Dalam HKm Kibuk appeared first on HaKI.