Beda halnya dengan Hutan Adat, yang seakan berjalan di tempat yakni dua unit izin dengan luasan 379,70 Ha. Padahal merujuk pada data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Sumsel memiliki potensi hutan adat mencapai 146.000 Ha. Dalam Rapat Kerja Pokja PPS Sumsel, pada Desember 2024 menunjukkan potensi PS berdasarkan PIAPS Revisi IX atau untuk dapat diusulkan PS seluas 99.465 Ha sepanjang. Untuk memaksimalkan ruang tersisa bagi perhutanan sosial, Hutan Kita Institute menilai, dua hal yang perlu segera dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan penerapan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan hutan yang lebih efisien. (*)

The post Infografis: Capaian Perhutanan Sosial Sumsel 2024 appeared first on HaKI.

Perkumpulan Hutan Kita Institute (HaKI) telah melakukan pendampingan Perhutanan Sosial, baik perizinan maupun pasca izin. Pendampingan pasca izin dapat dilakukan dengan pelatihan, fasilitasi sarana prasarana, serta dukungan permodalan.

“Kolaborasi adalah pilihannya. Potensi Perhutanan Sosial Sumsel sangat besar, termasuk Hutan Adat. Masih banyak juga yang belum terealisasi. Masih banyak juga yang belum menerima manfaat Perhutanan Sosial. Pilihannya adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta, NGO, akadimsi, dan tentunya masyarakat perhutanan sosial sendiri sebagai pemangku kepentingan utama,” tegas Deddy.

Ketua Himpunan Masyarakat Perhutanan Sosial (HMPS) Sumatera Selatan, Eko Agus Sugianto mengatakan, Sumsel merupakan salah satu pelopor Perhutanan Sosial. Sudah 211 izin hak kelola telah diberikan dalam skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Konservasi.

Menurut Eko, Perhutannan Sosial Sumsel telah mencapai 134 ribu hektar. Sebanyak 34 ribu lebih KK penerima manfaat Perhutanan Sosial, yang dahulunya mengelola kawasan hutan secara ilegal, kini mendapat hak kelola, bahkan hak kepemilikan kolektif pada Hutan Adat.

Eko mengatakan, HMPS SS ini beranggotakan pemegang izin Perhutanan Sosial di Sumsel dan penggiat Perhutanan Sosial. Dengan adanya HMPS SS ini diharapkan Perhutanan Sosial dapat melakukan akselerasi terhadap tantangan dalam pengembangan yang diperlukan. (*)

The post Perhutanan Sosial Sumsel : Selaraskan Peningkatan Kesejahteraan, Lingkungan dan Budaya appeared first on HaKI.

Hutan Kemasyarakatan Kibuk seluas 440 Hektar hanya bagian kecil dari Perhutanan sosial yang ada. Anggota HKM Kibuk bersama dengan Hutan Kita Institute (HaKI) dan KPH X Dempo berproses bersama dari perizinan, perencanaan, dan pengelolaan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Eksekutif HaKI Deddy Permana, S.Si saat acara Syukuran dan Peresmian Wisata Agroforestri 94 HKm Kibuk di lokasi camping ground HKM Kibuk 94, pada Minggu (26/02).

“Partisipasi Anggota HKM Kibuk tidak diragukan lagi. Kini HKM Kibuk memiliki kebun kopi dengan konsep agroforestri dan jasa pengelolaan lingkungan agrowisata yang sudah siap menerima wisatawan. Semoga menjadi pembelajaran dan semangat bersama dalam mengembangkan Perhutanan Sosial, baik di Sumatera Selatan maupun di Indonesia,” kata Deddy.

Burni, salah satu anggota HKM Kibuk mengatakan, HKM Kibuk sudah mendapat pengakuan hak kelola Perhtanan Sosial. Petani tidak hanya bertani dan mengelola lahan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

“Kita sudah membuat perencanaan setelah mendapat SK Menteri. Selain mengembangkan kebun kopi agroforestri, kami juga mengembangkan agrowisata. Semoga apa yang telah di amanahkan kepada kami dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” kata Burni.

Hadir juga dalam Peresmian dan Syukuran Agrowosata Kibuk 94 Kepala KPH X Dempo Heri Mulyuno dan Dinas Pariwisata Kota Pagaralam. Kepala KPH Wilayah X Dempo Heri Mulyono menegaskan, kegiatan pertanian dan wisata dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung.

“Pemantauan, evaluasi, dan pengembangan potensi akan terus dilakukan KPH. Diharapkan HKM Kibuk dapat menjaga amanah Perhutanan Sosial dengan baik,” tegasnya.

Hutan Kemasyarakatan Kibuk tepatnya berada di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Mendapatkan SK 440 hektare dengan 200 hektare di antaranya sudah dikelola oleh 132 anggota dengan menanam kopi dan sayuran.
Konsep wanatani (agroforestry) diterapkan di seluruh lahan yang digarap, ditanami kopi, alpukat dan tanaman hortikultura, serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Tanaman hortikultura yang ditanam petani seperti sawi, kubis, labu, wortel, cabai, bawang-bawangan, kentang, tomat dan stroberi.

Kegaitan Peresmian dan Syukuran Agrowisata Kibuk 94 dilakukan dengan serangkaian acara seperti ; penanaman pohon, peninjauan objek wisata, dan diskusi terkait pengembangan agrowisata Perhutanan Sosial. (*)

The post Agrowisata HKM Kibuk : Semangat Wujudkan ‘Mimpi’ Perhutanan Sosial appeared first on HaKI.

HKM Ayek Bahu yang berada di di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, mengajukan permohonan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan seluas 356,5 hektar. Pengajuan pada 28 Juni 2021telah berbuah hasil SK dari kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setelah menjalani proses verifikasi adninistrasi dan lapangan. Diketahui usulan mereka seluas 356,5 hektar berkurang 89 hektar yang merupakan hutan primer dan juga dikurangi 0,5 ha karena tumpang tindih dengan izin perhutanan sosial lainnya, HKM Kibuk, serta penambahan 0,4 hektar karena penyesuaiaan batas tanam.

Sehingga dari usulan semula seluas 356,5 hektar, mendapat hak Kelola seluas 267,4 hektar, yang Surat Keputusannya dari Mentri KLHK keluar pada pada 23 Juni 2022.

Ketua HKM Ayek Bahu Aditya Nugroho dan petani lainnya sangat bersyukur dengan keluarnya SK Perhutanan Sosial. “Sekitar 180 hektar telah digarap petani menanam sayuran dan sekitar 30-35 hektar adalah kebun kopi, sisanya hutan semak,” jelas Aditya.

Mereka menyadari keberadaan lahan garapan berstatus Hutan Lindung. “Bagaimana bisa maju pertanian di sini kalau tidak ada pengakuan dari pemerintah. Karena itu, kami belajar dari tetangga kami, HKM Kibuk yang lebih dahulu mendapat SK Perhutanan Sosial,” kenang Reki Marpiansyah, yang kini menjabat sebagai bendahara HKM Ayek Bahu.

Tidak sebatas hak kelola lahan mereka tetap bersemangat menjalankan kewajiban sebagai pemegang izin. Semangat mereka terpancar saat penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS). Hutan Kita Institute (HaKI) dan UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pesemah memfasilitasi penyusunan RKPS tersebut. Seekor kambing pun disembelih sebagai wujud syukur.

Koordinator Program Perhutanan Sosial HaKI Bejo Dewangga menjelaskan, RKPS terdiri dari enam topik yaitu perencanaan perlindungan, perlindungan dan pengamanan kawasan HKm, perencanaan pemanfaatan dan pemungutan HHBK atau HBK, pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, rencana penguatan kelembagaan dan rencana pembangunan ekonomi. dan kegiatan pengembangan usaha.

Menurut Bejo, RKPS disusun untuk jangka waktu 10 tahun dan akan didetailkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Untuk tahun pertama direncanakan akan didirikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang akan mengelola hasil kebun pertanian.

Aditya mengatakan, masyarakat Ayek Bahu ingin membangun usaha kopi Robusta dan Arabica. Dan menjualnya dalam bentuk biji atau hasil sangria. Selain itu, mereka juga akan membuat KUPS yang mengelola hasil pertanian sayuran.

“Tahun kedua hingga keempat kami berencana membuat pembibitan sendiri agar bisa tumbuh dengan baik,” kata Adit.

Menurut Bejoe Dewangga, HaKI memfasilitasi penyusunan RKPS HKm Ayek Bahu secara partisipatif. Setrelah kajian selesai dan penyusuann draft, akan di kembalikan kepada masyarakat, apakah RKPS tersebut sesuai dengan keinginan atau tidak.

Masyarakat juga harus mengidentifikasi kawasan rawan kebakaran, kawasan konservasi potensial, dan kawasan rawan perambahan. Masyarakat sebagai pemilik SK memiliki kewajiban menjaga kawasan dan menjaganya dari perambahan dan penebangan liar.

Rencana konservasi juga dilaksanakan, seperti pengayaan jenis tumbuhan asli, penanaman jenis pohon sebagai sumber makanan bagi satwa liar, dan penanaman jenis yang menambah badan air. Juga melakukan operasi keselamatan dan keamanan seperti patroli kebakaran, patroli keamanan, pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA). (*)

The post Fasilitasi Rencana Kerja Perhutanan Sosial HKM Ayek Bahu appeared first on HaKI.

Hutan Kemasyarakatan Kibuk di kaki Gunung Dempo Kota Pagaralam, Sumatera Selatan (Sumsel) menyambut kami dengan segarnya udara khas pegunungan, memberi rasa tenang dan begitu didambakan bagi masyarakat perkotaan yang sesak karena polusi. Keragaman hayati (biodiversitas) dan keindahan lanskapnya Kota Pagaralam, tersaji untuk kepentingan ekonomi dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian. Banyak potensi Perhutanan Sosial yang bisa dioptimalkan daerah ini seperti, pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, serta ekowisata.

Koordinator Program Hutan Kita Institue (HaKI) Sumsel, Bejo Dewangga menyampaikan, dampingan yang dilakukan terhadap HKm Kibuk selain untuk mengembangkan wilayah kelola petani, juga didorong agar tetap menjaga fungsi hutan dengan baik. “Di kawasan HKm Kibuk, kami membangun camping gorund. Di sini kami juga ingin mengkampanyekan kepada masyarakat akan potensi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, dengan memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 2000 watt,” ujarnya.

Bejo menjelaskan, menyelami petani yang merupakan perambah bukanlah hal sederhana. Minimnya pemahaman dan kesadaran akan menjaga hutan haruslah dipandu dengan konsep pengelolaan lahan yang berkeadilan.

“Ekowisata Agroforestry merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks ekonomi dengan menjaga kelestarian alam. Ini juga merupakan salah satu strategi multi usaha kehutanan berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi,” katanya.

Secara prinsip, Perhutanan Sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.

“Hal terpenting di situ adalah konsep kelola hutan yang tepat, jadi rakyat tidak pernah ragu lagi,” katanya.

Kendati demikian sambung Bejo, HaKI juga mengantisipasi adanya pergerakan membuka lahan dengan waktu tertentu kemudian mendapat legalitas melalui Perhutanan Sosial. “Apalagi pembukaan lahan untuk menanam sawit. Jelas ini dilarang,” ujarnya.

Ekowisata Agroforestry
Pembangunan agroforestry dinilai menjadi solusi tepat atas keterlanjuran masyarakat yang merambah kawasan hutan lindung yang sudah turun temurun sejak sebelum era kemerdekaan. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat mengoptimalkan wilayah dengan mengembangkan ekowisata berbasis agroforestry yang mempunyai peluang menjanjikan dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial.

“Melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk, kami (petani) di Pagaralam, dengan dampingan dari Hutan Kita Institute (HaKI) dari Palembang, mengembangkan ekowisata agroforestry. Kami mengelola tanpa merubah fungsi kawasan hutan,” ujar Rusi Sirwadi (49) Sekretaris HKm Kibuk Kota Pagaralam, kepada Gatra.com, Senin (28/11).

Alumni Tehnik Sipil Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, ini menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) Nomor SK.5756/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017, HKm Kibuk yang berada di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, dengan beranggotakan 152 orang kepala keluarga (KK) memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan seluas 440 hektar (ha) hingga 35 tahun ke depan.

“Saat ini, dari total luasan izin HKm Kibuk yakni 440 ha, yang sudah dikelola ada sekitar 100 ha lebih. Macam-macam jenis tanaman, ada kopi arabika, alpukat, nangka, cabai serta sayur mayur sebagai tumpang sari,” katanya.

Secara geografis, HKm Kibuk berada di ketinggian 1600-1700 meter dari permukaan laut (MDPL). Dari ketinggian tersebut masyarakat disuguhkan pemandangan indah bukit barisan yang berbentuk mangkok. Hal ini pula menjadi salah satu pemicu digagasnya ekowisata agroforestry. “Alam Kota Pagaralam ini sangat luar biasa. Sentuhan sedikit saja bisa dijadikan objek wisata,” katanya.

Sejarah Perambahan

Jauh sebelum adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk di kaki Gunung Dempo, masyarakat Kota Pagaralam, sudah menggarap di kawasan Hutan Lindung (HL) ini. Minimnya pengetahuan, masyarakat tidak perduli dampak yang ditimbulkan dari perambahan hutan. Tentu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dilakukan perkebunan teh notabene warisan Kolonial Belanda, yang saat ini kelola PTPN VII atau perusahaan milik negara.

“Kalau di runut, saya juga tidak tahu persis. Tapi seingat saya, orang-orang terdahulu sudah menggarap lahan ini. Dokumen mungkin tidak dapat dibuktikan, tapi jejak dan cerita masih ada. Pada masa itu warga juga tidak perduli atau bahkan tidak tahu soal status hutan. Mereka dapat dengan leluasa mengelolanya,” ujat Rusi.

Menurutnya, dari jejak sejarah era awal kemerdekaan, pada 1949 Presiden Soekarno menginjakkan kaki di Kota Pagaralam. Satu frasa yang selalu diingat warga Basemah (julukan Kota Pagaralam) disampaikan sang Proklamator kepada tetua tempo dulu. “Kalau masyarakat mau maju dan makmur, ini hutan harus di buka,” tirunya dari cerita pamannya yang turun dari sang kakek.

Sambung Rusi, kawasan yang dikelola HKm Kibuk saat ini, melihat dari tanaman peninggalan sebelumnya telah dirambah oleh penjajah. Berjarah sekitar 200 meter ke arah puncak, terdapat pohon teh berukuran besar ditaksir berusia 100 tahunnan.

“Dari jenis tanaman pohon di sini, juga terdapat kayu grand akasia yang bukan endemik Dempo. Kami kira, dulu kawasan ini pernah dilakukan penghijauan oleh Belanda. Kayu endemik Dempo, kalau warga mengenalnya dengan sebutan kayu sapat, sabun dan mapat. Saya tidak tahu istilah ilmiahnya,” jelasnya.

Rusi juga mengingatkan, semakin ke sini petumbuhan penduduk terus meningkat, sementara lahan tidak pernah bertambah. Masyarakat khususnya kelompok HKm Kibuk, harus terlibat pelestarian alam kaki Dempo dari ancaman perambahan. “Kalau kita bekerja membuka lahan dan mengakibatkan dampak negatif, maka bagaimana dengan anak cucu kita nanti,” ucapnya.

“HKm Kibuk secara tidak langsung menjadi ‘sabuk’ sehingga tidak ada lagi perambah. Kami memaksimalkan apa yang sudah ada. HKm Kibuk masih sekitar 300 ha belum dikelola dengan berbagai kondisi,” imbuhnya. (*)

The post Perhutanan Sosial : Meniti Jalan Kemandirian Ekonomi Menjaga Ekologi appeared first on HaKI.

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Sehingga Perhutanan Sosial tidak sekedar memberi kepastian hak kelola lahan, melainkan juga terkait dengan kesempatan usaha, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pencapaiaan tujuan Perhutanan Sosial tersebut memerlukan peran dari berbagai pihak terkait.

Penggalian potensi indikasi Perhutanan Sosial tetap harus dilanjutkan, karena pencapaian target 12,7 juta hektar belum tercapai. Penguatan kelembagaan bagi yang telah menerima izin juga tidak dapat ditinggalkan, karena pemberian izin tentu bersamamaan dengan tanggung jawab yang diemban.

Demikian halnya dengan penguatan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi, ekologi, dan sosial menjadi pembelajaran yang tidak pernah habisnya dilakukan. Sehingga tidak putuslah rangkaian ikhtiar pencapaian tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraannya, dinamika sosial budaya, dan keseimbangan lingkungan.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Hutan Kemasyarakatan.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton bagian 1 “Saling Jagal”
Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel
Intro : https://youtu.be/zdEWoskORaA
Bagian 1 “Saling Jagal” : https://youtu.be/_fuBeaBoZ70
Bagian 2 “Diundang Jokowi: : https://youtu.be/GzJjH3xDWIY
Bagian 3 “dampingan” : https://youtu.be/i1IbrjU5XF8

The post Film Kibuk “Wisata Kudai” | HKM – Perhutanan Sosial | HaKI appeared first on HaKI.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton bagian 3 “Dampingan”

Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel

Intro : https://youtu.be/zdEWoskORaA
Bagian 1 “Saling Jagal” : https://youtu.be/_fuBeaBoZ70
Bagian 2 “Diundang Jokowi: : https://youtu.be/GzJjH3xDWIY
Bagian 3 “dampingan” : https://youtu.be/i1IbrjU5XF8

The post Film Kibuk “Dampingan” | HKM – Perhutanan Sosial | HaKI appeared first on HaKI.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Perhutanan Sosial- Hutan Kemasyarakatan.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton Film Perhutanan Sosial bagian 2 – Kibuk “Diundang Jokowi”

Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel

film #perhutanansosial #hkm #kibuk #pagaralam #sumateraselatan #jokowi

The post Film Kibuk “Diundang Jokowi” | HKM – Perhutanan Sosial |HaKI appeared first on HaKI.

Film Kibuk menceritakan perjalanan petani di kawasan hutan lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang sekarang telah menjadi Hutan Kemasyarakatan.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton.

The post Film Kibuk “Saling Jagal” | Bagian 1 | Perhutanan Sosial appeared first on HaKI.

Konflik, kesepahaman, pengajuan Perhutanan Sosial yang berliku, sampai dengan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menuai harap membangun Hutan Kemasyarakatan untuk kesejahteraaan masyarakat, budaya dan kelestarian lingkungan yeng lebih baik.

Film Kibuk terdiri dari beberapa bagian ; Intro, Saling Jagal, Diundang Jokowi, Dampingan, dan Wisata ‘kudai’.

Silakan di tonton.

Full version nya di Youtube Hutan Kita Channel

The post Film Kibuk | Intro | Perhutanan Sosial appeared first on HaKI.