Acara dihadiri oleh perwakilan KPH Wilayah VIII Semendo dan anggota KUPS Aek Bigha bertujuan untuk memperkuat manajemen serta merumuskan strategi pemasaran produk. Pelatihan ini dilaksanakan di sekitar Hutan Adat Ghimbe Peramunan Puyang Sure Aek Bigha, Desa Penyandingan, Kecamatan Semendo Darat Laut, Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 29 Mei 2024 lalu.

Peserta pelatihan dari KUPS Aek Bigha mendapat pemahaman mendalam tentang manajemen administrasi yang terstruktur dan bagaimana hasil musyawarah mufakat dapat tercatat dan menjadi acuan dalam kegiatan – kegiatan ke depan. Saat ini, KUPS Aek Bigha berada di klasifikasi Biru, artinya kelompok ini sudah memiliki SK dari Kepala KPH, Struktur Pengurus dan rencana usaha.

Narasumber dari HaKI, Sigid Widagdo menjelaskan, pentingnya manajemen kelembagaan yang baik dalam menjalankan usaha Perhutanan Sosial. Tanpa adanya manajemen kelembagaan/organisasi yang baik, usaha tidak dapat memberi manfaat yang maksimal untuk anggota. Bahkan tidak sedikit usaha tidak berjalan sebagaimana layaknya usaha kelompok, namun hanya berjalan sebagai usaha personal saja. 

Poin penting lainnya dalam pelatihan adalah identifikasi potensi, membuat produk, dan strategi pemasaran produk KUPS. Para peserta diajarkan untuk melakukan riset pasar guna menentukan target pasar yang tepat, harga yang kompetitif, serta meningkatkan kualitas produk sesuai dengan tren pasar. Diskusi juga mencatat beberapa kendala yang dihadapi oleh KUPS Aek Bigha, seperti kendala modal dan perluasan akses pasar.

Menurut Bayu Meido pendamping dari KPH Wilayah VIII Semendo, KUPS tidak sendiri melainkan bersama dengan KPH dan pendamping lainnya seperti HaKI, serta diharapkan dukungan dari dinas lainnya akan mendukung KUPS Aek Bigha. karena itu diperlukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, misal dengan dinas pariwisata, dinas koperasi dan UMKM, atau dinas terkait lainnya.

“Dalam menjalankan kegiatan kelompok, kami masih menghadapi kendala modal yang minim serta belum optimalnya pembagian peran di dalam kelompok,” ungkap Sehamril, Ketua KUPS Aek Bigha. Diskusi juga menyoroti potensi kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan HaKI, untuk memperluas jangkauan promosi produk KUPS melalui pameran dan kerjasama lainnya.

Di akhir pelatihan, anggota KUPS Aek Bigha menyatakan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan. Sehamril sebagai Ketua KUPS Aek Bigha berkomitmen dalam menjalankan kegiatan kelompok. Sebagai tindak lanjut, KUPS Aek Bigha berencana untuk merapikan administrasi dan merancang produk berdasarkan riset pemasaran yang telah dilakukan. Diantara potensi besar yang ada adalah kopi, kerajinan berbahan bambu dan rotan, serta produk turunan kopi lainnya.

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi KUPS Aek Bigha untuk lebih maju dalam pengelolaan dan pemasaran produk mereka, sekaligus memperluas dampak positifnya bagi masyarakat adat serta lingkungan sekitar. 

Reporter : Hani Martini & Menik Setyowati

The post Berlatih untuk Memperbesar Manfaat Hutan Adat Ghimbe Peramunan appeared first on HaKI.

Program tersebut dilaksanakan di dua Hutan Adat di Sumatera Selatan. Yakni, Hutan Adat Ghimbe Peramunan Puyang Sure Aek Bigha, Desa Penyandingan, Semendo Darat Laut, Muara Enim dan Hutan Adat Larangan Mude Ayek Tebat Benawa Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. 

Untuk itu dilaksanakan proses Persetujuan tersebut merupakan bagian dari proses Free Prior Informed Consent (FPIC) atau Padiatapa (Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan) bersama dengan MHA Tebat Benawa pada 17 Februari 2024 lalu. 

Masyarakat Hukum Adat Tebat Benawa menyetujui dan mendukung program yang akan akan dilaksanakan HaKI. Ketua LPHA Tebat Benawa, Budiono, menyambut baik kehadiran HaKI melalui program ini. Dia berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan juga lestarinya adat setempat. 

 Henni Martini, mewakili HaKI, menjelaskan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan, termasuk sosialisasi program dan review RKHA (Rencana Kerja Hutan Adat) di Tebat Benawa. Salah satu poin penting dari kegiatan ini adalah meminta Persetujuan Atas Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) kepada MHA Mude Ayek Tebat Benawa, yang merupakan langkah kunci untuk melanjutkan program-program tersebut.

Sigid Widagdo yang juga dari HaKI mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami dan berperan aktif dalam pengelolaan Hutan Adat yang berkelanjutan. Dia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara HaKI dengan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung kemajuan kelompok masyarakat setempat.

Pada kesempatan yang sama, turut hadir perwakilan dari KPH Wilayah X Dempo yaitu Badrul. Menurutnya, Hutan Adat Tebat Benawa sudah memiliki program pohon asuh, dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta KUPS perlu ditingkatkan. 

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai, Henni mewakili HaKI melakukan penandatanganan Berita Acara Padiatapa bersama Ketua LPHA sebagai bentuk persetujuan resmi terhadap program-program yang akan dijalankan. 

Proses ini dihadiri oleh seluruh peserta dan ditutup dengan penyerahan souvenir sebagai tanda terima kasih dari tim HaKI, serta sesi foto bersama untuk mengabadikan momen bersejarah ini.Kegiatan hari ini menunjukkan komitmen HaKI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Tebat Benawa melalui partisipasi aktif dan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan lokal. (Hen)

The post Pediatapa Bersama MHA Tebat Benawa Program Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan appeared first on HaKI.